Jakarta, (03/10). Dalam upaya menjawab berbagai dampak perkembangan teknologi dalam keseharian masyarakat, sejumlah kebijakan perlindungan anak harus segera diimplementasikan.

“Kecepatan perkembangan teknologi yang tidak segera diantisipasi dengan baik berpotensi mengancam perkembangan fisik dan mental anak. Harus ada langkah nyata yang segera dan komprehensif untuk menjawab tantangan itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/10/2025).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan, 4 dari 100 anak (laki-laki dan perempuan) pernah mengalami kekerasan seksual non kontak, dampak mengakses media sosial.

Tercatat berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, 40% anak telah mengakses internet, meningkat menjadi 74% pada 2023. Catatan itu menunjukkan terjadi kenaikan cukup signifikan sebesar 34?lam 5 tahun.

Menyikapi kondisi tersebut, menurut Lestari, kebijakan untuk melindungi anak dari dampak perkembangan teknologi itu harus segera diimplementasikan.

Pada 5 Agustus 2025 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025, tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029, sejatinya sudah diberlakukan.

Diharapkan Perpres tersebut menjadi panduan bersama lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak. Setidaknya ada 15 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam peta jalan itu.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, peta jalan perlindungan anak di ranah daring tersebut, harus jadi pemahaman bersama para pemangku kepentingan, di 15 kementerian dan lembaga yang terkait.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II itu mendorong agar upaya sosialisasi kebijakan tersebut ke sejumlah pihak segera dilakukan.

Oleh karena itu, ditegaskan oleh Rerie, hanya dengan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan, kebijakan yang ada dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan.

Diharapkan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu,, implementasi peta jalan perlindungan anak di ranah daring, dapat segera menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses tumbuh kembang setiap generasi penerus bangsa di Tanah Air. (JHL.791)